etika birokrasi dalam pelayanan publik. Jujur, dapat dipercaya, tidak ber-bohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit; 2. etika birokrasi dalam pelayanan publik

Etika birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan : manajemen birokrasi dan akuntabilitas sektor publik / Prof. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil . Berkembangnya budaya paternalistic ikut memperburuk sistem. Etika harus diarahkan padaMakalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Dalam Nilai-nilai etika di atas dapat hal pelanggaran kewajiban- digunakan sebagai rujukan bagi kewajiban hukum ataupun birokrasi publik dalam bersikap, ketidakmampuannya memenuhi bertindak, dan berperilaku dalam keinginan legislatif, maka memberikan pelayanan kepada pertanggungjawaban aparat atas masyarakat, sekaligus dapat digu- tindakan. Journal of Civic Education, 3 (4), 440-449. Budaya dan Etika Pelayanan 277 C. 2. JAKARTA – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa dimanfaatkan dalam mempercepat pelayanan publik yang. Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. 2. Sos. Dengan berpegang pada nilai-nilai (jujur, adil, tepat janji, taat aturan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Terbanyak laporan terkait penyimpangan prosedur layanan publik. H. Masyarakat yang semakin kritis dan beraniINTEGRITAS DAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh Wayan Gede Suacana Integritas dan etika dalam pelayanan publik berkaitan dengan komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Birokrasi, Etika, Pelayanan Publik. Kata Kunci; Etika, Birokrasi, Pelayanan Publik. Politik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Junaedi, A. Efisiensi,. menginginkan pelayanan yang baik namu pada kenyataannya banyak sekali terjadi. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit;Hal ini terbukti dari indeks birokrasi yang dirilis oleh Bank Dunia, di mana Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara pada tahun 2020. Nilai hidup dan hukum sebagai wujud pembentukan kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri pelaksana pelayanan publik. Pentingnya etika pelayanan publik di Indonesia belum dibahas secara tuntas seperti negara maju meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik–Oleh: Dr. Etika sering dilihat sebagai suatu elemen yang birokrasi atau pemberi pelayanan publik. Mekanisme kawal dan imbang. Oleh Afrinaldy Rustam, SIp MSi (Dosen Administrasi Negara UIN Suska Riau) Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kunci keberlangsungan pelayanan itu sendiri. Menyampaikan salam; c. Tampan, Kota. Selanjutnya yang dapat digunakan untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya. 1. Dalam etika birokrasi yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dalam etika birokrasi juga mencakup etika pelayanan publik. . ASN sebagai pelaku organisasi sektor publik dalam menjalankan pelayanan tentunya itu adalah wujud nyata dalam melaksanakan bela negara. PENDAHULUAN Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. a) Etika pelayanan publik adalah:”suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik” (Kumorotomo, 1996:7). 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU pelayanan publik). H. Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, aparat birokrasi harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana,. sangat tergantung pada kemampuan mereka mendapat akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan pelayanan publik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. ,M. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (code of conduct). atausebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan. Sejalan dengan etika publik tersebut, KPK melalui Survey Penilaian Integritas (SPI) telah mengukur Indeks Integritas Nasional pada 2021. Akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan. 4. Dera Izhar Hasanah, (2019) Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, vol. id Nita Nurliawati Dosen STIA LAN Bandung Jl. (2017). Mengapa dikatakan begitu ? karena pada saat ini muncul persoalan-persoalan yang mendesak. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya r. Jujur, dapat dipercaya, tidak ber-bohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit; 2. Makalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh Etika Birokrasi (X1) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y), terdapat pengaruh Kinerja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y. Engkus, E. Human. Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. , & Muchtar, H. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28293 *)Korespondensi : geovani. Pelayanan terhadap publik harus diutamakan; 9 2. Lampung: IAIN Raden. 1. Kemampuan variabel etika pegawai, pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam mempengaruhi penerapan zona integritas WBK. Nampak dalam perilaku birokrasi pada semua sektor pelayanan publik pemerintahan. 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan TataEtika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. EtikaPerumusan masalah yaitu bagaimana penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Etika birokrasi adalah sebagai seperangkat nilai yang dapat menjadi acuan atau mengarahkan tindakan manusia dalam organisasi. Zuhro, R. Misalnya, nepotisme atau favoritisme dalam pelayanan publik adalah bentuk pelanggaran etika profesi maupun etika organisasi, tetapi dari sisi etika sosial bisa dibenarkan. Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini. Menurut Rohman et. A. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan. Etika Pelayanan Publik. Etika Birokrasi memperlancar pelayanan kepada masyarakat Pelayanan publik dapat dikelompokkan dalam Kelompok Pelayanan Aministratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa. 1 PEMBENAHAN ETIKA BIROKRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Christina Egluera Br. 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Namun demikian, pelayanan publik hanya salah satu dari tiga kategori dalam birokrasi. Frankena, William K, Ethics, New Delhi :. ( rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik Pelayanan publik bisa diartikan sebagai suatu pemberi layanan masyarakat yang memiliki kepentingan pada sebuah. Russell 1997:607), dimana dalam prakteknya empat jenis etika tersebut tidak selalu berjalan seiringan. RELEVANSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK. PENDAHULUAN 1. J Widodo. Sedangkan produk akhir dari birokrasi adalah pelayanan publik. KEPENTINGAN ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. 2020. Muhammad (2018) mendefinisikan etika birokrasi sebagai serangkaian norma dan nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi para birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang ditujukan demi kepentingan publik. Undang-Undang;Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Pelayanan melalui tulisan 3. Nilai dalam etika pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif, sebab birokrasi dikatakan akun bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal dan mereka dapat. Makalah. Krisis kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik merupakan implikasi dari buruknya kualitas pelayanan publik. Kridawati Sadhana, M. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa etika birokrasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Demokrasi, Politik dan Kebijakan Publik, 18(9), 1-25Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188): ”Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. UU No. yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membeda-bedakan. 0668 Kelas : S1 MSDM FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2017/2018 Pendahuluan Upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional memerlukan kesungguhan. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Dengan kata lain, norma etika dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik benar- Agar birokrasi pemerintah dapat berjalan sebagaimana diharapkan, maka diperlukan adanya etika birokrasi; yang berfungsi mengatur sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Pegawai Negeri Sipil terhadap masyarakat (sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri. Pentingnya Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. ETIKA DAN DISIPLIN DALAM MUTU PELAYANAN (UNTUK DOSEN Perguruan Tinggi) Makalah ini dipresentasikan pada Retreat Bersama Dosen dan Pegawai di Institusi Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah di Unit-unit Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I di Wisma GMI Bangun Dolok Parapat (Sumatera Utara). Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam. Beberapa para ahli telah mendefinisikan birokrasi dengan bermacam-macam pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika birokrasi dalam pelayanan publik merupakan sebuah terminologi yang berusaha menempatkan dan menjelaskan korelasi serta keterkaitan antara etika, pelayanan publik dan birokrasi, dan etika birokrasi dalam pelayanan public adanya kesadaran dan kenyataan bahwa masyarakat semakin berragam. penyimpangan yang terjadi dalam melayani masyarakat contohnya tidur pada jam kerja, bolos dan masih banyak lagi. Etika Birokrasi memperlancar pelayanan kepada masyarakatPermasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. S • Diterbitkan oleh: PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)Citradewi,, Ulrica and Prof. Untuk merespon permasalahan tersebut, etika birokrasi sangat penting untuk dipahami oleh aparatur birokrasi. Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakan. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksananakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah. 3 Berdasarkan hasil kajian bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bentuk pelanggaran netralitas ASN sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan umum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks dalam beretika. fisipuh@gmail. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu. com . Etika Birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi suatu acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. etika birokrasi yang baik, pelayanan yang cepat, berkualitas dan. Acuan dari Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, tidak banyak penyedia jasa layanan memberikan. In some. melakukan inovasi sesuai dengan hidang tugasnya gunaPolitik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik (Kumorotomo,. secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah . Etika birokrasi merupakan etika profesi yang berisi norma-norma yang harus menjadi pegangan bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan kepentingan masyarakat. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan publik. Albrow, M. 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik, seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll. keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. 11 11 Pertanggungjawaban dalam birokrasi publik 1. Pengertian Etika. p. Berbeda dengan “good governance”,membahas mengenai etika dan akuntabilitas sektor publik. Citra Malang, 2001. bahkan, melahirkan berbagai patologi birokrasi yang fatal, seperti penyalahgunaan kewenangan, perilaku yang tidak mempertimbangkan etika publik dalam pelayanan dan integritas publik yang lemah. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara. Makalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. (2017). Birokrasi dalam memberikan pelayanan yang prima perlu mengenali kebutuhan masyarakat, dan pengenalan kebutuhan publik tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian. BAB I. x, 378 hlm; 21 cm ISBN: 979-907-075-9 • ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Dr. tidak adaptif dan inovatif. Kompasiana adalah platform blog. abdulkadir55@gmail. L. Ananda Putri Safira. 5. layanan publik, yaitu (a) Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Organisasi Publik, dan (b) Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Organisasi Privat. Kridawati Sadhana, M. 2006. Struktur birokrasi yang sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menjelaskan manfaat etika birokrasi dalam memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Pelayanan publik yang lebih mengedepankan etika dalam pelayanan, maka akan lebih diterima oleh masyakat karena memenuhi tuntutan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. ##goodgovernance; Disclaimer. masyarakatnya dalam menerima pelayanan dari pemerintahannya, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur kita dalam mencapai good governance tersebut, diantaranya dengan. Chandler & Plano dalam Pasolong (2010 : 193) mengatakan bahwa etika ada empat aliran utama yaitu : 1. Lebih lanjut dikatakan oleh Putra Fadillah (2001:27), etika. 11171 Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Etika dalam pelaksanaan administrasi publik menjadi salah satu masalah yang menjadi kelemahan dasar dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. pelayanan KTP. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 32 orang yaitu seluruh pegawai pada. Menurut Haryatmoko , (2011:20) bahwa etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik yang terbagi kedalam tiga kompetensi antara lain : Kompetensi Teknis. Engkus, E. Ruang lingkup kode etik pelayanan publik sebagai berikut: a. x, 378 hlm; 21 cm ISBN: 979-907-075-9 • ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Dr. S–Cet. , M. MT. Etika Pelayanan Publik. Good Governance dalam Pelayanan Publik 13. Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas 10. Reformasi Birokrasi 7. Soal Latihan 1. CITRA MALANG Dengan demikian, etika pelayanan publik harus mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, standar-standar, atau norma-norma moral etika yang harus dijadikan panduan oleh, dan criteria penilaian terhadap aparatur birokrasi atau pegawai negeri dalam menjalankan aktivitasnya di dalam organisasi internal activities dan dalam berhubungan dengan pihak. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Iswahyudi Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP Yapis Biak, Indonesia Email: dewa2407. iv Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik–Oleh: Dr. Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni: 1. menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi Etika. Manik (2001110111) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut. Fasilitas yang membantu agar tercipta budaya etika di dalam organisasi pelayanan publik berupa infrastruktur etika seperti akuntabilitas, transparansi, netralitas, E-governance dan tiga kompetensi pejabat publik *Makalah ini disadur dari buku Haryatmoko Etika Publik: untuk Integritas Pejabat. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). “Merekonstruksi Kembali Etika. masyarakat terhadap rendahnya kinerja birokrasi pelayan publik, terutama perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai nilai-nilai moral kepada masyarakat di berbagai bidang. Etika Pelayanan Publik. Meskipun demikian belum semua daerah merumuskan grand desain sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Chandler & Plano dalam Pasolong (2010 : 193) mengatakan bahwa etika ada empat aliran utama yaitu : 1. Soetomo Surabaya sedarmayanti@yahoo. Menurut Chandler &Plano (1988), dalam etika terdapat empat aliran utama yaitu (1) empirical theory,. Kinerja Pelayanan Publik 271 B. com ABSTRAK Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurang1 Joko Widodo, “Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”, (Malang: CV Citra), h. Eka Wenats Wuryanta, M. Nilai hidup dan hukum sebagai wujud pembentukan kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri pelaksana pelayanan publik. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam pelayanan publik dan kerja sama; c. Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Publik 11.